Tolak SE Menaker dan UMP 2021, Buruh Jabar Ancam Demo dan Mogok Massal
Ketua Umum Pimpinan Pusat Liga Serikat Karyawan Tekstil Sandang serta Kulit Serikat Karyawan Semua Indonesia (FSP TSK SPSI) Roy Jinto akui sedih gaji minimal propinsi (UMP) 2021 di Jawa Barat.
bandar slot daring mengenal ciri situs slot terpercaya
Faksinya memandang, tidak naiknya UMP 2021 dilandasi alasan Surat Selebaran Nomor M/ll/HK.04/X/2020 mengenai Penentuan Gaji Minimal Tahun 2021 untuk Periode Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). SE itu dipandang jadi referensi gubernur tidak untuk meningkatkan gaji minimal propinsi (UMP) 2021 terhitung di Jawa barat.
"Walau sebenarnya terang SE bukan produk hukum yang perlu dikerjakan di mana penentuan gaji minimal cukup terang ditata dalam UU 13/2003 serta PP 78 Tahun 2015 di mana instruksi pasal 43 mengeluarkan bunyi, sesudah lima tahun PP itu berlaku dikerjakan survey tuntutan hidup pantas (KHL) untuk tentukan gaji minimal," kata Roy dalam info sah, Minggu (1/11/2020).
Roy menjelaskan, tahun ini semestinya dikerjakan survey pasar untuk tentukan KHL sebab dilandasi dengan keluarnya ketentuan berkenaan KHL dalam Permen 18 Tahun 2020. Hingga berdasar ketentuan untuk tentukan gaji minimal itu harus berdasar KHL ditambahkan inflasi, serta perkembangan ekonomi.
"Itu jelas sudah ditata dalam UU 13/2003, oleh karenanya SE yang dikeluarkan oleh Menaker berlawanan dengan ketetapan ketentuan perundang-undangan yang berjalan," tegasnya.
Oleh karenanya, Roy mempermasalahkan penentuan UMP Jawa Barat 2021 yang cacat hukum hanya karena menimbang keadaan wabah Covid-19.
"Gubernur Jawa Barat tidak memiliki rasa sensitifitas pada keadaan golongan pekerja di Jawa barat sebab peningkatan gaji minimal benar-benar ditunggu-tunggu oleh golongan pekerja untuk jaga daya membeli golongan pekerja," bebernya.
Disamping itu, Roy memandang Gubernur Jawa barat lebih memihak pada kemauan beberapa pebisnis yang inginkan gaji tidak naik. Sedang Gubernur DKI, Jawa tengah serta Wilayah Spesial Yogyakarta (DIY) masih meningkatkan gaji minimal.
"Oleh karenanya golongan pekerja akan mengatakan menampik SE serta UMP 2021 Jawa Barat serta minta Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan gaji minimal 2021 minimum 8,51 %. Serta golongan pekerja akan lakukan berhenti wilayah secara serempak di semua kabupaten/kota di Jawa Barat dan di kantor Gubernur Jawa Barat dalam kurun waktu dekat ini," ucapnya.
Pemerintahan Propinsi Jawa Barat (Jawa barat) sudah memutuskan gaji minimal propinsi (UMP) 2021. UMP tahun depannya Jawa barat ini mengikut referensi Surat Selebaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 mengenai Penentuan Gaji Minimal tahun 2021.
Dengan begitu, besaran UMP 2021 ditegaskan tetap sama dengan UMP 2020, yang sekitar di angka Rp1.810.351,36.
"Untuk penentuan gaji minimal tidak alami peningkatan, masih sama dengan 2020," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja serta Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa barat Rachmat Taufik Garsadi dalam temu jurnalis, Sabtu (31/10/2020).
Sesudah berdemo di Balai Kota DKI Jakarta dari pagi tuntut peningkatan UMP serta minta berjumpa gubernur. Perwakilan pekerja pada akhirnya berjumpa gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.